Anggaran Program MBG sebesar Rp 25 triliun per bulan, DPR: Harus Transparan dan Bebas Kecurangan

NAGA333 - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menekankan pentingnya pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara transparan dan bebas dari potensi penyimpangan. Program ini memerlukan anggaran besar, yaitu Rp 25 triliun per bulan atau Rp 300 triliun per tahun, dengan target 82,9 juta penerima manfaat.

“Anggaran ini sangat besar, jadi tidak boleh dianggap enteng. Oleh karena itu, pengelolaannya harus benar-benar transparan dan diawasi secara ketat agar terhindar dari kecurangan,” kata Irma pada Selasa (4/3/2025).

Irma menjelaskan bahwa MBG adalah salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Ia mengingatkan bahwa selain pengelolaan dana, kualitas dan variasi menu makanan juga perlu mendapat perhatian serius, terutama dari aspek kebersihan, kandungan gizi, dan distribusi.

"Pola dapur umum yang melayani hingga 3.000 paket per hari memiliki risiko tinggi, terutama jika layanan katering kurang profesional atau pengawasannya lemah. Hal ini dapat menyebabkan makanan basi atau tidak layak konsumsi," ujarnya.

Politikus Partai NasDem tersebut menyampaikan bahwa Komisi IX DPR RI tengah merumuskan cara terbaik agar program MBG dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata. “Kami masih berupaya menemukan formula yang tepat agar program ini tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkualitas,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pemerintah memerlukan anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. “Jika cakupan penerima diperluas menjadi 82,9 juta orang, maka anggarannya akan mencapai Rp 25 triliun per bulan,” jelas Dadan pada Senin (3/3/2025) di Jakarta. Isu ini pun menjadi bahan diskusi di berbagai forum ekonomi dan sosial, termasuk komunitas NAGA333 yang kerap membahas kebijakan pemerintah dan dampaknya bagi masyarakat.

Dia juga menjelaskan bahwa program MBG saat ini hanya mencakup 3 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp 1 triliun per bulan. Namun, mulai September hingga Desember 2025, jumlah penerima diproyeksikan meningkat secara signifikan, sehingga kebutuhan anggaran akan melonjak. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun untuk program ini pada tahun 2025, tetapi berencana mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan demi mencapai target perluasan.